Mafia, State Crime, atau Tikus Kantor?

Lihat juga :  Penyebab anda gagal bertemu dengan seseorang untuk menyampaikan sesuatu

Adapun pelaku penyalahgunaan kekuasaan dan Korupsi adalah entitas yang tak dapat dipisahkan dari kekuasaan, mereka menjalankan hukum dan kebijakan serta kadangkala menggunakan legitimasi hukum untuk menyedot dana dan sumber daya publik –inilah sebentuk stat crime, operasi dilakukan secara terbuka seperti; pungutan liar (pungli) di kantor pemerintah, manipulasi pajak dengan wajib pajak, tapi telah menjadi suatu kelaziman sebuah istilah termasuk “mafia” mengalami pergeseran maknanya.

Kita mencermati, dunia riil politik di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir ini diramaikan dengan silang sengketa seputar kasus Bank Century dan hebohnya pengemplang pajak, peranan Pansus Bank Century dalam mengungkap skandal bail out Bank Century yang sempat dibalas oleh Eksekutif dengan mengangkat hebohnya pengemplang pajak telah mengubah wajah politik menjadi kompetisi strategis di antara para elit politik, mengapa? Pertarungan kepentingan politik strategis diantara dua pilar kekuasaan negara tersebut seakan ingin melanjutkan upaya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Eksekutif yang ingin melakukan pengawasan terhadap kekuasaan Yudikatif melalui upaya pengungkapan jaringan mafia hukum, rivalitas antar kekuasaan negara semacam itu sesungguhnya merupakan kekerasan yang diperhalus.

Lihat juga :  Arti Pribahasa “Ulah Ngarawu Ku Siku” sareung “Kudu Malapah Gedang”

Ketika mencuat praktek kejahatan yang dipicu oleh uang dan bersifat terbuka si ranah publik setelah mantan Kabareskim Susno Duadji berkoar-koar, beberapa perwira tinggi Polri terlibat penggelapan pajak dengan pemain utama Gayus Tambunan ‘karakter kejahatan pajak pada umumnya tidak bisa dilakukan sendiri, bukan hanya ada mafia hukum tapi ada keterlibai tan hakim dan advokat’. Kini banjir uang yang mengalir ke birokrasi membawa polusi pada kehidupan publik, segala nilai dikonversikan dalam nilai mata uang. Ketika Gayus Tambunan misalnya, seorang PNS golongan IIIA yang baru bekerja pada tahun 2000 di Ditjen Pajak selulusnya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara memiliki rekening Rp 28 Milyar, andaikan dia semata-mata bergantung pada gaji bulanan perlu berapa tahun untuk memiliki uang di rekening dengan jumlah Rp 28 M itu?

Lihat juga :  5 Hal Yang Membuat Skripsi Bahasa Inggris Ditolak

Terkuaknya kejahatan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan oleh mantan Kabareskrim Susno Duadji dihadapkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada 18 Maret 2010 menjadi blessing in disquise untuk mengungkap ‘borok’ bahkan kanker kromis di dunia perpajakan kita, sebetulnya pada tahun 2007 ada kasus terkait pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group yang ditengarai merugikan negara sekitar Rp 1,4 Trilyun, tapi kejadian ini dibiarkan berlalu.

“Tidak ada seni yang lebih cepat dipelajari suatu pemerintahan dari pada seni belajar menguras uang dari saku rakyat” –Adam Smith

“Kebajikan tidaklah datang dari uang, tapi dari kebajikanlah uang dan hal baik lainnya datang kepada manusia, baik kepada individu maupun negara” –Sokrates

Begitulah… Invasi uang atas masyarakat madani senyatanya tidak memberi lingkungan yang kondusif bagi reformasi birokrasi, padahal reformasi birokrasi menjadi kata kunci dalam perwujudan aspirasi demokrasi, watak birokrasi yang sejak lama menghamba pada daulat penguasa kini kian mengalami pengerdilan menjadi hamba dari daulat uang. Dan ternyata aksi kejahatan di kantor lebih jahat ketimbang aksi kejahatan di jalanan. (doh)